Diduga Nyagub pakai Dokumen Palsu, Calon Kuat Mantan Militer ini Terancam 6 Tahun Penjara

shares

InfoinNews.com - Tim Sentra Gakkumdu Sumut telah menetapkan JR Saragih sebagai tersangka atas kasus dugaan dokumen palsu dalam pendaftaran sebagai Cagub Sumut di Pilkada 2018.

Ia kini terancam hukuman penjara 6 tahun penjara usai dilakukan pemeriksaan lewat keterangan saksi-saksi di Bawaslu Sumut.

Diduga Nyagub pakai Dokumen Palsu, Calon Kuat Mantan Militer ini Terancam 6 Tahun Penjara

"Melalui hasil gelar tim Sentra Gakkumdu hari ini (Kamis), saudara JRS ditetapkan jadi tersangka dugaan menggunakan dokumen palsu. Ini sesuai dengan pasal 184 UU Nomor 10 tahun 2016," terang Direktur Ditreskrimum Polda Sumut, Kombes Andi Rian disalin dari laman JPNN.

Baca juga: (Penataan Tanah Abang Ditegur Kader Kontroversial, Apakah Anies Bergeming?)

Andi menjelaskan bila pemalsuan dokumen tersebut lantaran adanya legalisir fotokopi ijazah SMA milik JR Saragih.

Terdapat indikasi bahwa tandatangan Kepala Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sopan Adianto yang tertera di dalam legalisir itu adalah tanda tangan palsu.

"Bukti fisik (proses legalisir ijazah) daripada pemalsuan itu identik tapi tidak sama. Jadi kalau disitu disebut ada ijazah kemudian dilegalisir, nah yang dilegalisir itu palsu," terangnya.

Baca juga: (Geram Utang Negara Dinyinyirin terus, Terpaksa Darmin Keluarkan Logika Menyentak Bikin Penuding Terlihat 'Bodoh')

"Yang kita terapkan adalah yang menggunakan, bukan siapa yang meleges dan membuat legesnya," lanjutnya lagi.

Hari ini, pihaknya akan melayangkan surat pemanggilan untuk JR Saragih agar bisa diperiksa sebagai tersangka.

"Kita rencanakan Senin (panggil JR Saragih, Red). Hari ini (kemarin) kita terbitkan dulu surat panggilan kepada beliau," ujarnya.

"Alat bukti kita fotokopi ijazah yang dilegalisir yang kita sita dari KPU, pelapor dan tanda tangan dari kepala suku Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta," sambungnya.

Surat dari Kepala Dinas menjelaskan dengan tegas bahwa mereka tak pernah melegalisir fotokopi ijazah dari JR Saragih.

Baca juga: (Reaksi Keras Pemprov DKI Bantah Tudingan Dirut Dharma Jaya, Ketua KPKP sampai 'Ngomel-ngomel' loh!)

"Dengan dasar itulah kita melakukan penyidikan. Untuk sementara ini JRS tersangka tunggal," pungkasnya.

JR Saragih dianggap telah melanggar UU No 10 Tahun 2016, Pasal 184 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yakni memakai surat palsu dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Sementara itu, Kuasa Hukum JR Saragih, Ikhwaluddin Simatupang mengatakan bahwa pihaknya belum dapat kabar dari yang bersangkutan.

"Kita akan segera berkonsultasi dengan Pak JR," terangnya.

Related Posts