Kritik Tajam ke Jokowi, Fahri Hamzah minta Presiden Jangan Rebut Tugas Lurah

shares

InfoinNews.com - Pejabat DPR RI, Fahri Hamzah tak henti-hentinya menuliskan kritik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi.

Kali ini Ia meminta untuk Presiden agar tidak merebut tugas dari lurah. Apa maksudnya? Penjelasan lengkapnya diungkap oleh Fahri dalam tulisan di facebook pribadi miliknya.

Kritik Tajam ke Jokowi, Fahri Hamzah minta Presiden Jangan Rebut Tugas Lurah

Dalam tulisannya, Fahri menuliskan bahwa sebagai Presiden harusnya mengurangi monopoli kepemilikan tanah oleh kapitaslis.

Baca juga: (Kader Gerindra 'Ngadu' Mobilnya Diderek Dishub, Jawaban Sandiaga Keren Banget tapi juga Nyelekit)

"Presiden itu kerjaannya politik untuk mengurangi monopoli kepemilikan tanah oleh kapitalis.
Ternyata?," tulisnya.

Ia pun turut melanjutkan bahwa Jokowi harusnya bisa menepati semua janjinya sebagai Presiden.

"Lalu, bukannya kembali ke tengah untuk memenuhi janji dan mengurai kembali apa yang menjadi rencana awal, malah bermanuver keluar dan menciptakan wacana baru tentang sukses dan pembangunan," tulisnya lagi.

Baca juga: (Pidato Indonesia Bubar 2030 mendapat Pujian, Tapi Sayangnya yang bilang orang ini)

Berikut adalah tulisan lengkap Fahri Hamzah yang dimaksud:

PRESIDEN JANGAN REBUT TUGAS LURAH

Bagi dokumen kepada masyarakat itu pekerjaan pelayanan publik oleh lurah - kepala desa - camat dan maksimal Pemda. 
Presiden itu kerjaannya politik untuk mengurangi monopoli kepemilikan tanah oleh kapitalis. 
Ternyata?

Kapitalis semakin merajalela menguasai tanah...termasuk tanah ulayat...koefisien pemilikan tanah makin timpang...1% orang kaya memiliki 80% tanah. 
Jadi? Pekerjaan lurah dan Pemda diambil presiden dan pekerjaan presiden diambil kapitalis... Ada banyak #ngibul dan #AsalBunyi yang hanya sanggup dilakukan oleh pemerintah berkuasa. 
Sebab penguasa punya seluruh perangkat untuk berdusta; mimbar, media, statistik, juru bicara, dan kaki tangan penguasa, semua jago dusta dan jago cipta fiksi dan beraneka rasa.

Lalu, bukannya kembali ke tengah untuk memenuhi janji dan mengurai kembali apa yang menjadi rencana awal, malah bermanuver keluar dan menciptakan wacana baru tentang sukses dan pembangunan. 
Tapi sekali lagi, #Ngibul dan #AsalBunyi penguasa selalu nampak canggih.

Alat-alat #Ngibul dan #AsalBunyi ini mencipta legitimasi dan pembenaran; statistik, media, juru bicara, pengamat sewaan dan pejabat yang asal bapak senang

Bikin fiksi dan cerita tentang kehebatan, kesederhanaan, kesungguhan, dan HOAX yang hanya sanggup diproduksi oleh kekuasaan.

Lebih parah dari itu, karena kekuasaan justru ingin menegaskan bahwa semua #Ngibul dan #AsalBunyi itu adalah satu-satunya kebenaran dan tidak boleh ada versi lain. 
Kritik bukan saja dibungkam tapi ingin dikriminalisasi. Pejabat publik bukannya menjawab malah mengancam.

Padahal tugas masyarakat dan politisi yang berada diluar pemerintahan adalah kritik. Tugas yang didalam pemerintahan adalah memberikan penjelasan atas kritik dan pertanyaan. 
Dinamika ini adalah untuk menjamin hilangnya #Ngibul dan #AsalBunyi serta Hoax dalam pemerintahan.

Inilah demokrasi kita hari ini. Harta paling mahal kita yang kita perjuangkan dengan segala daya upaya; darah, keringat dan airmata. 
Segala fiksi #ngibul dan #AsalBunyi harus dilawan untuk kebaikan rakyat. Dan pemerintah punya ruang jawab paling besar. Pakailah! ... Lengkapnya di fahrihamzah.com #fh #fahrihamzah #indonesia

Related Posts