Rugikan Negara Rp1,59 Triliun, Politikus PAN Diganjar Ancaman Penjara 18 Tahun

shares

InfoinNews.com - Gubernur Sultra Non-Aktif, Nur Alam mendapat tuntutan yang cukup berat dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu 18 Tahun Penjara.

Ia dianggap terbukti telah memperkaya diri sendiri senilai Rp 2,7 miliar atas penerbitan Surat IUP untuk PT Anugrah Harisma Barakah.

Rugikan Negara Rp1,59 Triliun, Politikus PAN Diganjar Ancaman Penjara 18 Tahun

Jubir KPK, Febri Diansyah menyatakan bila tuntutan hukum tersebut bisa dikategorikan sebagai hukuman yang berat.

Hal ini lantaran Nur Alam telah merugikan lingkungan hidup, bahkan Ia pun akan dicabut hak politiknya.

"Ini tahapan yang ditentukan KPK jika kita sudah yakin terkait fakta persidangan. Kita tuntut Nur Alam 18 tahun dan pencabutan hak politik. Saya kira ini termasuk tuntutan yang tertinggi kalau dibandingkan dengan kepala daerah yang lain. Dibanding dengan penegak hukum kami pernah menuntut seumur hidup juga pernah menuntut 20 tahun. Jadi ada beberapa yang sebenarnya cukup tinggi tapi dari penegak hukum," tegas Febri disalin dari laman Merdeka.

KPK menegaskan bahwa tindak pidana korupsi akan mendapatkan hukuman yang tepat sesuai dengan perkaranya.

"Kemudian kita juga lihat korupsi yang dilakukan tersebut efeknya seluas apa. Apakah efeknya pada daerah tersebut saja, keuangan daerah saja atau juga ada efek lain misalnya pada lingkungan atau pada sektor-sektor lain yang berisi kerugiannya lebih jauh lebih besar untuk kita pertimbangkan juga," pungkasnya.

KPK memandang bahwa kasus Nur Alam ini berhubungan dengan kasus korupsi dan dampak terhadap izin untuk lingkungan hidup.

"Karena itu kerugian keuangan negaranya cukup besar," ucapnya.

Jubir KPK, Febri Diansyah
Jubir KPK, Febri Diansyah

Febri juga mengharapkan untuk majelis hakim dapat mempertimbangkan tuntutan mengenai pencabutan hak politik yang bersangkutan.

"Saya kira penting demi kesadaran kita bersama. Jangan sampai nanti jika ada seseorang yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi tapi karena hak politiknya tidak dicabut maka ia bisa menjadi bisa masuk ke dunia politik lagi dan jadi kepala daerah lagi," ujarnya.

"Jadi tidak bisa dibayangkan terpidana kasus korupsi ketika sudah divonis bersalah masih bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah lagi. Kerugian masyarakat yang berisiko akan terjadi itu perlu dipertimbangkan. Ini mempertimbangkan aspek keadilan publik saja," sambungnya lagi.

Politisi PAN itu diduga sudah merugikan negara hingga Rp1,59 triliun karena penertiban surat IUP olehnya.

Related Posts