Sarankan Warga Terima Politik Uang, Prabowo Disemprot Panwaslu

shares

InfoinNews.com - Koordinator Divisi dan Hubungan Antarlembaga Panwaslu, Kabupaten Bandung, Hedi Ardia kecewa dengan pernyataan dari Ketum Gerindra, Prabowo Subianto yang memberi saran untuk warga bisa menerima uang pemberian dari pasangan calon Pilkada karena dianggap sebagai rezeki. Apakah uang tersebut tidak termasuk 'haram'?

"Kami sayangkan pernyataan dia (Prabowo) terkait anjuran kepada masyarakat yang datang agar menerima imbalan atau materi atau apapun itu dari calon, dalam hal ini saya yakin itu calon gubernur atau calon kepala daerah," terang Hedi disalin dari laman Detik.

Sarankan Warga Terima Politik Uang, Prabowo Disemprot Panwaslu

Hedi menyatakan bila undang-undang telah sangat jelas yaitu Pasal 187 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bahwa pasangan calon atau tim sukses memberi menjanjikan materi kepada pemilih itu bisa dikenakan pidana.

Baca juga: (Kembali sebut Kekayaan Indonesia Bocor, Prabowo: Dulu Saya diejek, Dibilang ngawur dan enggak paham Ekonomi)

"Memberikan materi atau memberikan uang dan materi lainya bisa dikenakan pidana," jelas Hedi.

Prabowo sebelumnya diketahui menyinggung masalah politik uang yang sampai dengan saat ini masih banyak terjadi.

Pernyataan tersebut diutarakan oleh Prabowo di depan ribuan orang simpatisan Gerindra saat mengadakan Tour di Bandung.

"Kalau ada orang yang hendak membohongi rakyat kita lagi, jangan mau dibohongi. Buktikan sebagaimana yang kita buktikan, di DKI mereka mau bagi-bagi sembako, rakyat miskin malah menolak sembakonya, tidak mau diterima. Tapi kalau saya, saya anjurkan dibagi ya terima. Kenapa? Ya rezeki," ucapnya.

"Dibagi ya terima tapi jangan mau diatur oleh mereka-mereka itu. Memilih harus sesuai hati nurani," lanjutnya

Baca juga: (Ustaz Tengku ingin Bertemu Bung Karno dan Bung Hatta di Alam Barzah, Lalu Berbisik Kalimat 'Menggetarkan' Ini)

Hedi melanjutkan bahwa pernyataan dari Prabowo sangatlah berbahaya apabila disalahartikan oleh masyarakat.

"Ini sangat kontradiktif sekali. Sangat disayangkan di mana kita semangat menyatakan perang terhadap politik uang, ini malah ada elite politik yang justru menganjurkan hal yang kurang baik," ucapnya.

Ia juga menuturkan bahwa Prabowo diindikasikan sebagai berkampanye karena dihadiri oleh lebih dari 1.000 orang.

"Seperti yang tadi disampaikan 1.500 orang yang hadir itu di PKPU itu kalau pertemuan terbatas itu kan tidak boleh lebih dari seribu orang untuk tingkat kabupaten," ujarnya.

"Tidak pas kalau kampanye di hari libur nasional ataupun keagamaan. Sebetulnya dimana-mana sudah menjadi kesepakatan bahwa hari libur nasional dan keagamaan itu tidak boleh berkampanye," lanjutnya.

Baca juga: (Kritik Harga BBM Naik, Fahri Hamzah Kena 'Skak Mat' sama Netizen)

Ia mengatakan bila Panwaslu akan melakukan pengkajian mengenai pelanggaran kampanye apa yang sudah dilakukan oleh Prabowo.

"Tentu kita akan kaji, pasal per pasal, termasuk subyek hukumnya siapa yang akan dikenakan karena ini kan yang bersangkutan merupakan elite nasional sehingga harus dikaji benar-benar, sehingga tidak meleset," terangnya.

"Harus memberikan pendidikan berpolitik yang baik sesuai dengan undang-undang. Kan ironis kita berbicara politik, berbicara kekuasan, berbicara kebaikan, kehormatan tapi malah kita tidak menghormati aturan itu sendiri," tutupnya.

Related Posts