Entri yang Diunggulkan

Jadi Barang Bukti, Akun Instagram Ahmad Dhani Disita Polisi

Tak bisa Mengelak lagi, Ini Segudang Alasan Amien Rais harusnya Minta Maaf ke Presiden Jokowi

InfoinNews.com - Polemik pernyataan dari Kader senior PAN, Amien Rais masih menjadi perbincangan di kalangan netizen.

Amien Rais diketahui telah menuding Presiden Jokowi melakukan 'pengibulan' atau kebohongan mengenai pembagian sertifikat tanah untuk masyarakat.

"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektare, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" ucap Amien.

Tak bisa Mengelak lagi, Ini Segudang Alasan Amien Rais harusnya Minta Maaf ke Presiden Jokowi

Pernyataan tersebut lantas mendapatkan banyak reaksi keras dari sejumlah kalangan. Salah satunya yang paling keras yaitu berasal dari Luhut B Pandjaitan.

Baca juga: (Pidato Indonesia Bubar 2030, Prabowo harus Lihat Inilah Sederet Pujian Pemimpin Dunia untuk Indonesia di tangan Jokowi)

Luhut bahkan melontarkan berupa ancaman yang cukup monohok bagi politisi yang bisa dibilang senior tersebut.

Namun, apakah benar bahwa Presiden Jokowi telah melakukan kebohongan terhadap program pembagian sertifikat tanah?

Menanggapi polemik ini, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil mengungkapkan sederet penjelasan yang mungkin bisa dijadikan alasan tepat untuk Amien Rais agar segera minta maaf terhadap Presiden Jokowi lantarany telah menuding dengan pernyataan yang kurang tepat.

1. Masyarakat Berterima kasih atas adanya program Pembagian Sertifikat Tanah

Sofyan menegaskan bila masyarakat mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah membuat program ini.

"Intinya, sertifikat itu sangat dibutuhkan oleh rakyat. Rakyat itu sangat berterima kasih, selama ini ngurus sertifikat itu bisa tahunan dan biayanya bisa tak diduga. Sehingga sekarang di bawah kepemimpinan Pak Jokowi merasakan betapa rakyat penting sertifikat," terang Sofyan dari laman Detik.

Baca juga: (Kulit Kabel Muncul lagi di Gorong-gorong Medan Merdeka, Anies Baswedan kasih Ide Kreatif)

2. Sertifikat Tanah yang dibagikan bisa mencegah permasalahan sengketa

Sebagai Menteri yang dipercaya oleh Jokowi, Ia pun menjelaskan kalau pembagian sertifikat tanah tersebut bisa mencegah masalah sengketa tanah.

"Paling sedikit konflik itu kita akan hindari di masa datang, kan ada jelas ukurannya, jelas batasnya, jelas pemiliknya pada sertifikat di keluarkan oleh negara," ucapnya.

3. Program Sertifikat Tanah sebagai Wujud Kepedulian Presiden

Dengan adanya program sertifikat ini, rakyat merasa diperdulikan serta diberikan haknya untuk bisa memiliki surat kepemilikan tersebut.

"Sekarang Anda tahu sertifikat di mana-mana, kasihan sekali rakyat, dan itu Pak Presiden menyadari ini dan kemudian ayo kita bagikan sertifikat tegaskan hak rakyat atas tanah," terangnya.

Baca juga: (Diawali dengan Assalamualaikum, Surat Mengharukan Bocah 3 SD ini jadi Viral, 'Pak Jokowi Apa Kabar? Saya mau Kursi roda')

4. Masyarakat Terhindar dari Rentenir

Sertifikat yang didapatkan oleh masyarakat bisa dijadikan bahan anggunan untuk memulai sebuah usaha.

Hal ini bertolak belakang dengan kebiasaan masyarakat yang sebelumnya terpaku dengan adanya pinjaman lewat rentenir.

"Mereka tidak bisa pakai aset perbankan, terpaksa menggunakan rentenir, misalnya. Dengan begitu, kita sertifikatkan, mereka itu punya tanah, entah tanahnya 50 meter entah 100-200 meter atau berapa pun, mereka perlu modal tinggal pergi ke bank atau ke pegadaian, kemudian menjaminkan sertifikat tersebut," tegas Sofyan.

5. Pernyataan Amien Rais tidak berdasarkan data

Kalau menelisik tentang pernyataan dari Amien Rais, Sofyan menegaskan bahwa apa yang diutarakan oleh politis PAN itu tak mempunyai data.

"Yang benar? Datanya nggak ada itu," kata Sofyan menurut sumber Detik.

Baca juga: (Didemo hingga mau Dilengserkan, Inikah Karma Anies-Sandi Kalahkan Ahok dengan Cara tak Semestinya?)

6. Isu Sertifikat Tanah 74% dikuasai Asing juga Keliru

Tudingan mengenai sertifikat tanah telah dikuasai oleh asing ternyata juga sangat keliru. Sofyan menegaskan bila sertifikat tanah yang dibagikan ke perusahaan merupakan milik lokal.

"Kepemilikan sertifikat itu yang kita bagikan sertifikat rakyat. Tanahnya itu ada yang cuma 50 meter, 1 hektare, 10 hektare. Kalau yang perusahaan-perusahaan itu kan HGU. Yang pertama HGU, yang kedua adalah tanah hutan tanah industri. Itu nggak asing, perusahaan-perusahaan lokal. Ada satu-dua atau mereka perusahaan publik, gitu loh," tegasnya.

"Nggaklah. Mayoritas, coba dilihat mana perusahaan yang menguasai tanah di Indonesia atau perkebunan asing kontrol, nggak ada gitu lho. Oleh sebab itu, datanya Pak Amien Rais, mendapatkan data, tapi mungkin sebagai politisi nggak perlu tidak mendapatkan data, itu secara umum saja. Padahal datanya nggak begitu," lanjut Sofyan.