Drama Panjang Pembakar Hutan jadi Sorotan, Rp366 miliar Terancam Hilang

shares

PT Kallista Alam dinyatakan Mahkamah Agung (MA) sebagai pembakar hutan Aceh dan harus membayar Rp 366 miliar. Tapi, hakim di tingkat pengadilan negeri menganulirnya dengan alasan tidak bisa dilaksanakan putusan itu/ noneksekutabel.

Berikut drama panjang gugatan pemerintah vs PT Kallista Alam sebagaimana dirangkum detikcom, Kamis (3/5/2018):


2012
Terjadi kebakaran hebat di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Pemerintah menggugat PT Kallista Alam.

28 November 2013
Pengadilan Negeri (PN) menghukum PT Kallista Alam total harus menanggung denda Rp 366 miliar.

15 Agustus 2014
Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh menolak permohonan banding PT Kallista Alam dan menguatkan vonis itu.

28 Agustus 2015
MA menguatkan vonis tersebut dengan alasan ganti rugi materiil dalam perkara lingkungan hidup tidak sama dengan menentukan ganti rugi materil dalam perkara lainnya yang jumlah dan ukurannya dapat diukur dengan harga pasar sebuah produk atau objek tanah.

"Lingkungan hidup dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki fungsi ekologis yang sangat kompleks yang banyak manfaatnya bagi manusia," ucap majelis kasasi.

Atas vonis itu, PT Kallista Alam mengajukan PK.

18 April 2017
PT Kallista Alam mengajukan PK dan ditolak MA.

Akhir 2017
PT Kallista Alam mengajukan keberatan eksekusi ke PN Meulaboh.

18 April 2018.
PN Meulaboh mengabulkan permohonan PK Kallista Alam.

"Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai titel eksekutorial terhadap Penggugat/PT Kallista Alam," putus majelis PN Meulaboh sebagimana dikutip detikcom dari website PN Meulaboh.

Atas putusan itu, KLHK mengajukan banding dan prosesnya sedang diajukan.
(asp/rvk)

Related Posts